Pertama di Jatim! Pemkot Madiun Inisiasi Pembentukan PPID di Lingkungan Sekolah

MADIUN – Komitmen Pemerintah Kota Madiun dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik terus diperkuat. Terbaru, Pemkot melalui Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Kota Madiun menginisiasi pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan sekolah. Langkah apik yang menjadi pertama di Jawa Timur ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi pembentukan PPID sekolah di GCIO, Selasa (9/12).

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh kepala sekolah TK, SD, dan SMP Negeri se-Kota Madiun tersebut merupakan wujud kolaborasi antara Diskominfo dan Dinas Pendidikan Kota Madiun, serta didukung oleh Komisi I DPRD Kota Madiun.

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Elis Yusniyawati, yang hadir sebagai narasumber, mengapresiasi inisiatif Pemkot Madiun dalam memperkuat keterbukaan informasi.

“Komitmen Kota Madiun ini luar biasa. Pembentukan PPID di lingkungan sekolah ini merupakan yang pertama di Jawa Timur,” ujar Elis dalam paparannya.

Ia menegaskan bahwa pembentukan PPID sekolah merupakan langkah penting karena sekolah juga merupakan badan publik yang memiliki kewajiban memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan.

Dukungan penuh juga datang dari Komisi I DPRD Kota Madiun. Ketua Komisi I, Didik Yulianto, menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung keterbukaan informasi Pemerintah Kota Madiun, terutama di sektor pendidikan.

“Kami di Komisi I DPRD siap mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kota Madiun, khususnya melalui pembentukan PPID sekolah,” ungkap Didik.

Pembentukan PPID sekolah ini diharapkan dapat semakin memperkuat keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Dan selanjutnya, PPID Kota Madiun akan melakukan koordinasi lanjutan serta menyelenggarakan pelatihan khusus bagi PPID sekolah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap satuan pendidikan mampu menjalankan fungsi layanan informasi secara optimal, terstandar, dan sesuai regulasi yang berlaku.